Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan Softbank Group sempat berminat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Namun, minat tersebut batal terealisasi karena pemerintah hanya ingin melaksanakan proyek yang saling menguntungkan baik bagi negara maupun investor.
“Proposal yang ditawarkan menurut kami untung bagi dia, enggak untung untuk negara, dan kami enggak mau didikte.” ucap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta.
Bahlil mengatakan, founder dan CEO Softbank Masayoshi Son sudah pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Bahlil sudah beberapa kali ikut melakukan pendekatan pihak Softbank.
Dalam diskusi yang terjadi terjadi perbedaan pemahaman mengenai investasi di IKN. Misalnya pihak Softbank ingin menjadi pihak yang menentukan tingkat pengembalian modal (internal rate of return/IRR).
“Contoh dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Enggak fair, dong. Enggak cincai, dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup, tapi negara juga jangan dibuat berat. Win win,” kata Bahlil.
Mantan Ketua Umum Hipmi ini mengatakan dalam kegiatan investasi pengusaha atau investor tidak bisa ikut mengatur negara. Di sisi lain negara juga tidak bisa bertindak semena-mena terhadap pengusaha. Sebab pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.
“Itu yang dalam bahasa saya, enggak boleh pengusaha mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara enggak boleh semena-mena ke pengusaha. Enggak boleh, karena kita saling membutuhkan,” kata dia .
Bahlil menuturkan sampai saat ini pembangunan IKN tetap diminati investor. Meskipun Softbank batal investasi di IKN tetapi sudah ada investor dari negara lain yang berminat untuk terlibat dalam pembangunan IKN.
“IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, Tiongkok, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada,” pungkas Bahlil.
