‘Kebakaran Jenggot’ Gegara Kabar, Netanyahu Beredel Al Jazeera Israel

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memastikan untuk menutup kantor media Al Jazeera di negara itu. Hal ini terjadi saat media itu terus melakukan pembicaraan berkaitan serangan Israel ke kawasan Gaza
Dalam akun X-nya, Minggu (5/5/2024), Netanyahu qris slot menyuarakan bahwa keputusan ini sudah diputuskan dengan matang oleh pemerintahannya dan juga parlemen.

“Pemerintahan yang saya pimpin dengan suara bulat memastikan: saluran hasutan Al Jazeera akan ditutup di Israel,” tulis akun X legal Netanyahu.

Secara mendetail, Juru bicara PM untuk dunia Arab, Ofir Gendelman, mengatakan bahwa keputusan hal yang demikian akan lantas dikerjakan. Dia menyebut peralatan penyiaran Al Jazeera akan disita, koresponden saluran hal yang demikian akan dilarang berprofesi, serta jalan masuk ke web webnya diblokir.

“Wartawan Al Jazeera merugikan keamanan Israel dan menghasut tentara IDF. Ini saatnya untuk mengusir corong Hamas dari negara kita,” ujar Ofir, dikutip CNN International.

Langkah ini dikerjakan sebulan setelah Netanyahu mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk melarang jaringan asing yang dianggap memunculkan ancaman terhadap keamanan nasional.

Secara mendetail, Juru bicara PM untuk dunia Arab, Ofir Gendelman, mengatakan bahwa keputusan hal yang demikian akan lantas dikerjakan. Dia menyebut peralatan penyiaran Al Jazeera akan disita, koresponden saluran hal yang demikian akan dilarang berprofesi, serta jalan masuk ke web webnya diblokir.

“Wartawan Al Jazeera merugikan keamanan Israel dan menghasut tentara IDF. Ini saatnya untuk mengusir corong Hamas dari negara kita,” ujar Ofir, dikutip CNN International.

Langkah ini dikerjakan sebulan setelah Netanyahu mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk melarang jaringan asing yang dianggap memunculkan ancaman terhadap keamanan nasional.

Terkait manuver ini, Al Jazeera menyebut langkah ini sebagai sesuatu yang melanggar hak asasi manusia untuk mengakses kabar. Media yang berbasis di Qatar itu mengatakan penutupan ini tidak akan menghalanginya untuk terus menyiarkan kabar.

Al Jazeera juga membangkang tuduhan Tel Aviv yang menuding media itu melakukan pelanggaran terhadap kerangka profesional yang mengendalikan profesi media. Mereka meminta penggiat agar terus menyerukan penghentian kekerasan Israel terhadap jurnalis.

“Penindasan Israel terhadap kebebasan pers untuk menutupi kejahatannya dengan membunuh dan menangkap jurnalis tidak menghambat kami untuk melakukan tugas kami. Lebih dari 140 jurnalis Palestina sudah menjadi martir demi kebenaran sejak awal perang di Gaza,” tulis media itu dalam pernyataan resminya.

Kecaman juga datang dari PBB. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB St├ęphane Dujarric pada hari Minggu mengutuk penutupan Al Jazeera yang menurutnya menjadi sebuah keputusan yang mengendalikan kebebasan pers.

“Pers yang bebas memberikan layanan yang sangat berharga untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh kabar dan terlibat,” kata Dujarric.

Dari dalam negeri Israel, Asosiasi Pers Asing (FPA), sebuah LSM yang mewakili jurnalis yang berprofesi untuk organisasi kabar internasional yang melaporkan dari Israel, Tepi Barat dan Gaza, menuduh Israel bergabung dengan klub pemerintah tiranis yang meragukan.

“Ini ialah hari yang kelam bagi media. Ini ialah hari kelam bagi demokrasi,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Kecuali FPA, Partai Persatuan Nasional, yang ialah member koalisi penguasa yang berhaluan tengah, mengatakan bahwa negosiasi gencatan senjata tampaknya hampir gagal, dan hal ini dapat “menyabotase upaya” untuk membebaskan sandera Israel di Gaza.

Al Jazeera didirikan pada tahun 1996 oleh Pemerintah Qatar dan masih didanai oleh negara itu. Ketika ini, Qatar sendiri itu dipercayakan menjadi mediator antara Israel dengan milisi Hamas yang berperang sejak 7 Oktober lalu di kawasan kantong Palestina, Hamas

Israel sudah melarang jurnalis asing menjelang Gaza untuk meliput konflik hal yang demikian. Diketahui, konflik itu sudah menewaskan lebih dari 34.000 warga Palestina, menunjang sejumlah negara dunia untuk meminta Israel menghentikan perang berdarah itu.