Kementerian Dalam Negeri berencana memanggil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil pekan depan. Pemanggilan ini untuk merespons protes yang disampaikan Bupati Meranti kepada Kementerian Keuangan terkait Dana Bagi Hasil sumber daya alam (SDA).
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengungkapkan akan memfasilitasi adanya mediasi antara Bupati Meranti dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
“Untuk Meranti kita kasih bocoran, rencana hari Selasa 20 Desember besok mau diadakan pertemuan,” kata dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan.
Nantinya pelaksanaan rapat mediasi akan berlangsung tertutup. Tetapi hasil dari rapat tersebut akan dipublikasikan ke masyarakat.
Menurutnya selama ini, pemerintah pusat memang selalu mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah. Namun sering kali perwakilan daerah yang mengikuti rapat abai dan tidak menjelaskan hasil rapat ke petinggi daerah. Alhasil akan menimbulkan perbedaan persepsi, oleh karena itu ia berniat mengundang seluruh Kementerian dan petinggi daerah terkait untuk menyamakan persepsi.
“Jadi komunikasi memang sebenernya melibatkan daerah, cuma nggak melibatkan kepala daerah, kadang yang datang rapat tidak menjelaskan ke daerahnya,” jelas Agus.
Adapun, Kemendagri sudah mengirimkan undangan ke Bupati Meranti. Namun, pihak Meranti belum mengirimkan konfirmasi kedatangan.
“Belum konfirmasi kan masih agak lama ya. Saya kira ini kepentingan bersama ya harus datanglah. Kita harapkan datang biar semuanya bisa bicara terbuka tidak ada dusta di antara kita,” tandasnya.
Adapun kekesalan Bupati Meranti, Muhammad Adil sebenarnya terkait dengan DBH produksi minyak dari Meranti yang semakin minim besarannya. Hal tersebut dinilai tidak sebanding dengan harga minyak Meranti terus meninggi di tengah terkereknya harga minyak dunia dan naiknya nilai tukar dolar AS.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa keberpihakan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sudah cukup besar. Hal ini tercermin dari sumber pendapatan daerah ada 2 yakni dana transfer dan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).
Terkait dana transfer juga terdiri dari berbagai macam yakni DAU, DAK, DBH, dana otonomi khusus, dana keistimewaaan serta dana insentif daerah, insentif fiskal dan dana desa.
“Bingkainya bagaimana APBD digunakan itu tugas kami di Kemendagri dan Kemenkeu. Bahwa dana yang masuk tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu banyak uang diberikan negara ke daerah, msuk ke APBD,” tegasnya.
