Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah sepanjang tahun 2022 mencapai Rp 688,5 triliun. Capaian ini tercatat menurun 20,9 persendibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 870,5 triliun.
Menurut Sri Mulyani, kinerja pembiayaan utang baru mencapai 73 persen dari target dalam Perpres Nomor 98/2022 sebesar Rp 943,7 triliun.
“Ini artinya defisit kita jauh lebih kecil sehingga kita tidak perlu menerbitkan surat utang sebesar yang tadinya direncanakan di awal, yang mana di Perpres disebutkan Rp 943,7 triliun dan realisasinya di Rp 688,5 triliun atau 73 persen. Melanjutkan sinergisitas pemerintah dan Bank Indonesia, serta mempertimbangkan kebutuhan buffer kas di tahun 2023,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (3/1/2023).
Sri Mulyani mengatakan, penyesuaian target pembiayaan utang, optimalisasi penerbitan SBN ritel, dan fleksibelitas pinjaman program menjadi strategi pembiayaan utang pemerintah dalam mengantisipasi volatilitas pasar keuangan.
Bendahara negara itu merinci, realisasi pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 658,8 triliun atau mencapai 68,5% dari target dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp 961,4 triliun.
“Penerbitan SBN tahun ini turun 24,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 877,5 triliun. Kemudian, pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman sebesar Rp29,7 triliun, dilihat dari pembiayaan ini, kita dalam situasi yang jauh lebih sehat dan terkendali dari pembiayaan utang dan penerbitan surat utang yang jauh lebih rendah untuk menstabilkan dan menyehatkan APBN,” terangnya.
