Pemprov Jakarta Tertibkan Jukir Liar di Minimarket, Golkar: Patut Adil

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jakarta Basri Baco, menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan juru parkir atau jukir liar di minimarket. Sehingga, menuru aksi premanisme tak terjadi.

“Iya memang lantas semestinya slot qris gacor di benahi (Jukir liar). Diwujudkan hukum yang terang supaya tak abu-abu dan tak di kuasai oleh premanisme atau ormas tertentu saja,” kata Baco terhadap, Pekan (12/5/2024).

Padahal begitu, Baco bilang eksistensi juru parkir tetap diperlukan. Oleh karena itu, Baco mewanti-wanti Pemprov supaya tak gegabah mengambil kebijakan dalam upaya menertibkan jukir liar di Jakarta.

“Tetap perlu ada jukir untuk ngatur dan jaga kendaraan di minimarket serta mengakomodir putra daerah yang juga perlu pekerjaan. Diwujudkan supaya adil dan tertib serta aman dan nyaman,” ucap Baco.

Menurut Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini solusi Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono yang hendak memberikan pekerjaan ke jukir liar perlu dipertimbangkan lagi dengan matang. Mengingat, ujar Baco di Jakarta jumlah pengangguran juga tinggi.

“Masalahnya kan tingkat pengangguran kita di Jakarta kan tinggi. Padahal jukir minimarket kan banyak sekali se-Jakarta,” kata ia.

“Jadi perlu pertimbangan banyak aspek dan semestinya benar-benar matang dan ada keadilan buat semua pihak juga. Ini kan urusan perut rakyat kecil jadi semestinya hati-hati mengambil kebijakan,” tandasnya.

Diminta untuk Dibina
Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta August Hamonangan, mengusulkan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membina juru parkir liar di minimarket daripada cuma menjalankan penertiban.

Menurut August, nasib para jukir liar yang ditertibkan juga perlu dicarikan solusi. Karena, para jukir liar sirna mata pencahariannya pengaruh penertiban yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta.

“Kita juga punya keharusan adab terhadap jukir liar yang jadi pengangguran, apalagi mereka warga Jakarta,” kata August dalam keterangan tertulis, dikutip Pekan (12/5/2024).

Oleh karena itu, August minta jajaran Pemprov DKI Jakarta juga memikirkan nasib jukir liar di minimarket pasca penertiban. Dia menyebut, jukir liar yang dibina bukan tak mungkin dapat dijadikan relawan parkir.

Secara Sukarela
Relawan parkir, lanjut August, tak diizinkan untuk menagih tarif parkir terhadap pengendara yang berbelanja di minimarket. Tetapi, diizinkan menerima uang kiat dari pengendara yang memberikan secara sukarela.

“Jadi sebaiknya mereka dibina menjadi relawan parkir yang tak menagih, tapi dapat menerima uang jasa atau kiat karena sudah berjasa mengatur dan menjaga kendaraan pelanggan dengan berlaku sopan serta menciptakan keamanan,” kata ia.

August menjelaskan, pada dasarnya memarkirkan kendaraan di minimarket memang tak boleh dipatok tarif. Pasalnya, ujar August, pengelola suatu minimarket tak menyetor retribusi parkir terhadap pemerintah.

“Beda dengan mal dan gedung yang dapat memungut tarif parkir tapi dengan konsekuensi mereka semestinya membayar retribusi ke Pemda,” ucap ia.