Rencana Larangan Penjualan Rokok Eceran Buat Pedagang Kaki Lima Resah

Rencana Larangan Penjualan Rokok Eceran Buat Pedagang Kaki Lima Resah

Berbagai konsep larangan dan pengetatan terhadap produk tembakau diibaratkan sebagai belenggu bagi pedagang kecil, ultramikro, dan tradisional (sembako) di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (AKRINDO).

“Peraturan (pengetatan penjualan rokok) ini mengerti bentuknya mau mematikan mata pencaharian pedagang kecil, ultramikro, dan tradisional, yang mana produk tembakau sepanjang ini menjadi salah satu tumpuan perputaran ekonomi kami. Kami, pedagang, seolah-olah diposisikan menjual barang terlarang,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (AKRINDO) Anang Zunaedi dikutip Rabu (27/12/2023).

Anang melanjutkan bahwa pihaknya sedang mengupayakan mengingatkan pemerintah, terlebih Kementerian Parlay Kesehatan (Kesehatan), terlebih tentang isikan dari pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan, merasa dari pelarangan penjualan rokok eceran, pelarangan pemajangan produk tembakau, dan pelarangan promosi produk tembakau di tempat penjualan, dan lainnya.

Ia termasuk menjelaskan bahwa meski mengerti menjadi pihak yang secara nyata akan terdampak, AKRINDO tidak dulu dilibatkan dalam pembahasan aturan. Padahal, AKRINDO adalah wadah gerakan koperasi di bidang usaha ritel yang waktu ini menaungi lebih kurang 900 koperasi ritel dan 1.050 toko tradisional di Indonesia, terlebih di Jawa Timur.

“(Masalah) ini terlampau mesti diperhatikan. 84% pedagang merasakan bahwa penjualan produk tembakau berkontribusi berarti (lebih dari 50%) dari keseluruhan penjualan barang seluruhnya,” terangnya.

Di mata pemerintah, kata Anang, penjualan rokok eceran atau per batang seolah perihal sepele. Namun, sebaliknya, di sisi pedagang, menjual rokok eceran adalah perihal perlu dikarenakan berkontribusi berarti terhadap pendapatan.

Larangan Display Produk Rokok

Begitupun bersama konsep larangan display atau pemajangan produk tembakau. Menurutnya, dampak larangan pemajangan produk termasuk akan berarti bagi para pelaku UMKM.

“Bagaimana kami dapat jalankan penjualan jika kami dilarang memajang produk? Bagaimana kami dapat berkomunikasi bersama kastemer jika kami dilarang mencatumkan informasi berkenaan produk?” keluhnya.

Oleh dikarenakan itu, AKRINDO berharap Kementerian Kesehatan untuk lebih peka terhadap realita yang terjadi di lapangan. Saat ini, para pedagang kecil, ultramikro, dan pedagang tradisional sedang mengupayakan sekuat tenaga untuk dapat tetap bertahan dan berdaya saing. Perjuangan ini belum selesai sesudah dalam lebih dari satu th. terakhir mengalami tantangan yang termasuk berat bagi pedagang.

“Bagaimana para pekerja di sektor informal ini dapat bertahan dan tumbuh jika aturan yang ada justru tidak menjaga kami? Ketika negara belum dapat sedia kan lapangan kerja formal, sektor usaha ini justru tetap dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Penjualan Rokok Eceran Dilarang, Pedagang Asongan Bakal Gigit Jari

Larangan penjualan rokok eceran dan memajang produk tembakau di tempat penjualan diyakini memiliki dampak besar bagi penghasilan para pedagang.

Hal selanjutnya diungkapkan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsun Atmo.

“Aturan selanjutnya berkorelasi secara berarti bagi (pedagang) asongan dan kelontong. Padahal, usaha mereka tetap belum bangkit semuanya pasca pandemi,” ujar dia dikutip rabu (201/12/2023).

Ali memberi tambahan bila aturan selanjutnya disahkan, maka akan terkandung dampak negatif yang berarti terhadap ekonomi rakyat.

“Jumlah pedagang rokok eceran atau asongan ini meraih hampir 50 ribu di tanah air. Sedangkan, warung sembako jumlahnya hampir 4,1 juta. Itu mereka termasuk jualan rokok,” terangnya.

Ali Mahsun Atmo berharap pemerintah mendengar kegelisahan dari jutaan pedagang kaki lima di Indonesia.

Bahkan, lanjut Ali yang termasuk merupakan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) ini, mengungkap bahwa Presiden Jokowi sempat menitipkan pesan agar para pedagang asongan dan kaki lima dijaga keberlangsungannya dikarenakan memiliki dampak besar terhadap ekonomi nasional.

“Saya mengerti betul bahwa Presiden Jokowi memiliki keberpihakan terhadap ekonomi rakyat,” ungkapnya.