Waspadai Pelemahan Ekonomi di Tahun Depan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menjalankan kebijakan perekonomian tahun 2023 secara optimistis namun tetap mewaspadai sejumlah faktor.

Momentum pemulihan ekonomi pada kuartal III dan IV 2022 masih terjaga tetapi pemerintah tetap mewaspadai kondisi perekonomian global yang kerap mengalami turbulensi.

“Kombinasi di satu sisi kita optimis karena pemulihan ekonomi Indonesia kinerja sampai kuartal III dan berbagai faktor yang mendukungnya seperti dari sisi investasi ekspor, konsumsi, masyarakat dan belanja pemerintah semua berimplikasi bahwa momentum itu masih berjalan,” ucap Sri Mulyani dalam acara Anugerah Reksa Bandha di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan.

Menurut Sri Mulyani, kewaspadaan terjadi karena dampak perang Rusia-Ukraina khususnya berimbas pada sejumlah sektor, terutama energi dan pangan.

“Selain itu, kenaikan pangan pada komoditas energi, harga pangan dan pupuk mendorong inflasi di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang,” jelasnya.

Tingginya laju inflasi menyebabkan bank sentral di sejumlah negara melakukan pengetatan kebijakan moneter yang melemahkan perekonomian.

Bahkan, kata Menkeu, beberapa negara memang masuk ke zona kontraksi dalam posisi positif tetapi masih sangat kecil seperti di Amerika Serikat.

“Di Tiongkok kita dengar karena kebijakannya covid masih sangat ketat ini mempengaruhi kondisi ekonomi global. Jadi kami selalu sampaikan waspada karena faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan momentum pemulihan ekonomi Indonesia bisa dipengaruhi oleh faktor global tersebut,” tuturnya.

Melalui sikap optimistis namun waspada, pemerintah tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 5,3% secara tahunan pada 2023.

“Namun memang kata-kata waspada itu menggambarkan downside risk muncul sangat kuat. Seberapa downside risk ini, nanti akan dilihat sampai akhir tahun,” pungkas Sri Mulyani.

Sri Mulyani Minta K/L Maksimalkan Pengelolaan Aset Negara

Menterian Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah terus berupaya melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar memberikan dampak ke perekonomian nasional.

Menurut Sri Mulyani, aset negara yang dibeli dari uang negara harus dikelola dengan maksimal agar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Tidak hanya sekedar nilai di neraca keuangan tetapi lebih penting adalah manfaat bagi penyelenggaraan negara maupun bagi perekonomian. Nilai di dalam neraca adalah satu hal saja, kita akan lihat apabila aset ini dikelola dengan cara yang berbeda,” ucap Sri Mulyani Indrawati dalam acara Anugerah Reksa Bandha di Gedung Dhanapala.

Sri Mulyani menjelaskan, BMN adalah seluruh aset negara yang diperoleh dari uang negara. Uang negara berasal dari pajak, bea cukai, PNBP dan utang. BMN kemudian digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mendapatkan dan membangun aset-aset negara.

Selain itu, lanjut dia, ada aset yang dimiliki oleh negara sesuai konstitusi atau undang-undang (UU). Oleh karena itu, aset tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Itu adalah mandat dari konstitusi kita. Oleh karena itu, untuk menjalankan konstitusi dan tentu dengan tata kelola yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan barang milik negara atau negara yang baik,” tegasnya.

Sri Mulyani mengatakan, seluruh Kementerian/Lembaga harus memperlakukan aset negara sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Adapun Akuntabilitas pertanggungjawaban publik tidak hanya sekedar membuat laporan keuangan yang kemudian di audit oleh Badan Pengelola Keuangan (BPK) tetapi bisa memperlakukan aset itu sebagai tanggung jawab bersama.

“Bagaimana kita bertanggung jawab kepada rakyat dan perekonomian bahwa barang-barang milik negara itu harus secara baik secara transparan secara akuntabel kita sampaikan ke publik. Ini loh, hasil karya pembangunan dan juga manfaatnya bagi rakyat dan bagi perekonomian,” kata Sri Mulyani.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021, nilai aset negara mencapai Rp 11.454,67 triliun atau tumbuh 44,7% dari tahun 2018. Sebesar Rp 6.659 triliun atau 58,06% dari nilai tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN).