Sebab Pembakaran Alquran, Pertemuan NATO Ditunda

Pembakaran Alquran oleh politikus sayap kanan Rasmus Paludan berhasil mempersulit jalan Swedia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Kemarahan Turki atas aksi tersebut memaksa pertemuan guna membahas keanggotaan Swedia ditunda.

Turki meradang karena pembakaran Alquran pada Sabtu (21/1) itu dilakukan di depan gedung Kedutaan Besar Turki di Stockholm. Selain itu, ada juga aksi simpatisan Partai Buruh Kurdi (PKK) di Stockholm hari itu.

PKK telah melancarkan perang dengan Pemerintah Turki sejak 1980-an. Kelompok bersenjata yang menghendaki kemerdekaan wilayah Kurdi itu dicap sebagai teroris oleh Turki, juga AS dan Uni Eropa. Salah satu syarat Turki menyetujui Swedia bergabung adalah penindakan terhadap aktivitas PKK di Swedia.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengonfirmasi bahwa pertemuan penting di Brussel untuk membahas keanggotaan Swedia dan Finlandia di aliansi NATO telah ditunda. Dia mengatakan pada Kamis (26/1), pertemuan seperti itu tidak ada artinya setelah protes pembakaran Alquran di Stockholm.

“Dalam lingkungan seperti ini, pertemuan tripartit tidak akan ada artinya. Itu telah ditunda karena lingkungan saat ini akan membayanginya, itu bukan pertemuan yang sehat,” kata Cavusoglu.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pun telah meragukan ekspansi NATO dengan memperingatkan Swedia untuk tidak mengharapkan dukungan untuk tawaran keanggotaannya dalam aliansi militer. “Pemerintah Swedia telah mengambil bagian dalam tindakan keji ini dengan membiarkannya terjadi. Sesederhana itu. Tidak ada yang bisa memberi tahu kami sebaliknya,” kata Cavusoglu.

Cavusoglu juga menuduh Swedia terlibat dalam kejahatan dalam kebencian dan rasis. Sebutan itu dinilai pantas diberikan karena Stockholm gagal mencegah protes oleh kelompok anti-Islam dan pro-Kurdi.

Swedia dan Finlandia meninggalkan kebijakan nonblok militer dan melamar keanggotaan NATO setelah pasukan Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Turki yang merupakan anggota NATO telah menekan kedua negara untuk menumpas anggota Kurdi dan kelompok lain yang dianggap teroris sebagai syarat masuk dalam aliansi tersebut.

Ditanya tentang kemungkinan Finlandia bergabung dengan aliansi itu sendiri jika tawaran Swedia ditunda lebih lanjut, Cavusoglu mengatakan, Turki belum menerima permintaan seperti itu. Namun dia mengatakan, masalah yang dihadapi dengan Finlandia relatif lebih sedikit dibandingkan dengan Swedia.

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan, pandangannya secara keseluruhan menyatakan tidak ada pintu yang ditutup untuk keanggotaan NATO bagi Swedia. “Saat ini ada komplikasi dalam diskusi dan pembicaraan, itu cukup jelas. Tapi tidak ada pintu yang ditutup, saya pikir penting untuk mengatakan itu,” kata Kristersson dikutip dari surat kabar Expressen.

“Mari kita turunkan suhu dan panasnya, kita perlu kembali ke pembicaraan yang baik sehingga kita dapat menyelesaikan proses NATO secepat mungkin,” katanya.

Sedangkan Rasmus Paludan mengumumkan bahwa dia akan kembali membakar salinan Alquran. Kali ini dia berencana melakukan di Denmark pada Jumat (27/1) ini.Dalam sebuah pesan yang diunggah di Instagram pada Kamis (26/1), Paludan mengatakan akan membakar kitab suci umat Islam di depan sebuah masjid di Dortheavej, Kopenhagen.

Komunitas Muslim dan Yahudi di Swedia memperingatkan tentang kejahatan lanjutan yang dapat dilakukan orang-orang yang berani membakar kitab suci. Mengutip penulis terkenal Yahudi-Jerman Heinrich Heine, orang yang pernah membakar kitab suci dapat juga membakar manusia.

“Mereka yang membakar buku pada akhirnya akan membakar manusia,” tulis pernyataan bersama komunitas Yahudi dan Muslim di Swedia seperti dilansir Anadolu Agency pada Jumat (27/1).Pernyataan itu mengenang pembakaran buku-buku suci umat Yahudi pada masa menjelang kekuasaan Nazi Jerman pada 1930-an. Saat Nazi berkuasa, mereka kemudian membantai jutaan warga Yahudi di Jerman dan wilayah Eropa lainnya.

Dewan Resmi Komunitas Yahudi Swedia dan Kemitraan Kepercayaan Muslim Yahudi (AMANAH) mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa pembakaran kitab suci seringkali menunjukkan awal dari normalisasi kebencian terhadap kelompok tertentu di masyarakat.

“Secara historis melawan Yahudi, sekarang melawan Muslim,, memperingatkan bahwa rasis dan ekstremis sekali lagi diizinkan untuk menyalahgunakan demokrasi dan Kebebasan Berbicara untuk menormalkan kebencian terhadap salah satu agama minoritas di Swedia, dengan membakar Alquran,” kata pernyataan itu.

Komunitas Muslim dan Yahudi di Swedia menyatakan keprihatinannya pada serangan intensif terhadap orang-orang Yahudi dan Muslim di negara itu. “Dalam masyarakat demokratis, setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan dihargai. Kami dengan ini ingin mengungkapkan dukungan kami kepada Komunitas Muslim Swedia dan dengan jelas menyatakan bahwa setiap tindakan dan tanda prasangka dan kebencian tidak dapat diterima.”

Pemerintah Swedia baru-baru ini disebut gagal mencegah kejahatan kebencian berbasis agama terhadap Muslim dan Yahudi. Pada 2021, Muslim menanggung lebih dari setengah (51 persen) dari semua kejahatan kebencian terhadap kelompok agama di Swedia.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Dewan Pencegahan Kejahatan Nasional, anga tersebut diikuti oleh kelompok Yahudi (27 persen), Kristen (11 persen) dan kelompok lainnya (11 persen). Wanita Muslim dan Yahudi lebih mungkin dibandingkan pria untuk menjadi korban kejahatan rasial.

Dalam Laporan Kebebasan Beragama 2021 oleh Departemen Luar Negeri AS, disampaikan banyak kejahatan rasial di Swedia tidak dilaporkan ke polisi. Menurut survei terhadap lebih dari 16.000 orang di 12 negara anggota UE, oleh Badan Hak Fundamental blok tersebut, anti-Semitisme disebut “dinormalisasi” di Swedia.

92,5 Persen Responden tak Ingin Turki Dukung Swedia Bergabung dengan NATO

Dalam survei yang dilakukan oleh Anadolu Agency di Twitter, 92,5 persen responden mengatakan “tidak” untuk Turki menyetujui permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO.

Sebanyak 50.155 orang berpartisipasi dalam survei selama 24 jam dengan pertanyaan: “Apakah menurut Anda Turki harus mendukung Swedia untuk bergabung dengan NATO?” dan banyak juga netizen yang membagikan pandangan mereka di bagian komentar.

Survei yang dilakukan kantor berita Turki itu dilakukan menyusul pembakaran mushaf Alquran dan pemberian izin terhadap aksi provokasi pendukung kelompok teroris PKK di Swedia.

Turki mengutuk Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan asal Denmark Stram Kurs (Garis Keras), yang diberi izin untuk membakar salinan Alquran pada Sabtu kemarin di luar Kedutaan Besar Turki di Stockholm.

Menanggapi izin Swedia, Ankara membatalkan kunjungan Menteri Pertahanan Swedia Pal Jonson ke Turki.

Turki juga mengutuk Swedia karena mengizinkan demonstrasi yang dilakukan para pendukung kelompok teroris PKK di ibu kota Stockholm.

Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Duta Besar Swedia untuk Ankara Staffan Herrstrom untuk menyampaikan protes atas kebijakan Stockholm.

Turki mengutuk keras tindakan provokatif ini, yang jelas merupakan kejahatan rasial, dan sikap Swedia yang tidak dapat diterima, Ankara berharap tindakan tersebut tidak lagi diizinkan, dan penghinaan terhadap nilai-nilai sakral tidak dapat dipertahankan dengan kedok hak-hak demokratis.

Turki memperingatkan Swedia bahwa mengizinkan kegiatan propaganda yang sedang dipersiapkan oleh lingkaran yang berafiliasi dengan PKK di Stockholm adalah “pelanggaran yang jelas” dari kesepakatan yang ditandatangani Swedia pada Juni lalu.

Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom mengatakan dia khawatir demonstrasi itu akan berisiko menunda lebih lanjut ratifikasi Turki atas pengajuan Swedia untuk mendapatkan keanggotaan di NATO.

Namun, Billstrom mengungkapkan bahwa “sangat tidak pantas” baginya untuk memanggil seseorang agar tidak diizinkan melakukan demonstrasi.

Pekan lalu, Turki meminta Swedia untuk mengambil langkah-langkah melawan kelompok teroris setelah aksi provokasi di Stockholm, di mana para pendukung kelompok teroris PKK memajang boneka Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan kemudian mengunggah rekaman berisi ancaman terhadap Turkiye dan Erdoğan.

Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftarkan diri untuk bergabung dengan NATO pada Mei lalu, sebuah keputusan yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari.

Tapi Turki – anggota NATO selama lebih dari 70 tahun – menyampaikan keberatan, menuduh kedua negara tersebut mentoleransi dan bahkan mendukung kelompok teror, termasuk PKK dan Organisasi Teroris Fetullah (FETO).

Pada Juni tahun lalu, Turki dan kedua negara Nordik menandatangani sebuah memorandum pada pertemuan tingkat tinggi NATO untuk mengatasi masalah keamanan Ankara yang sah, yang dapat membuka jalan bagi mereka mendapat keanggotaan dalam aliansi tersebut.

Reformasi Militer Sebagai Respon Ekspansi NATO

Kepala operasi militer Rusia di Ukraina yang baru Jenderal Valery Gerasimov mengatakan reformasi militer Rusia merupakan respon kemungkinan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menggelar ekspansi dan menggunakan Kiev untuk berperang melawan Rusia. Ini pertama kalinya ia menyampaikan pernyataan ke publik sejak dilantik 11 Januari lalu.

Pada situs berita Argumenty i Fakty, Gerasimov mengatakan reformasi militer yang diumumkan pertengahan Januari telah disetujui Putin. Rencana itu dapat disesuaikan untuk merespon ancaman terhadap keamanan Rusia.

“Ancaman-ancaman hari ini, antara lain aspirasi Aliansi Atlantik Utara untuk berekspansi ke Finlandia dan Swedia, serta menggunakan Ukraina sebagai alat untuk menggelar perang hibrid dengan negara kami,” kata Gerasimov dalam pernyataannya.

Sebagai respon atas invasi Rusia ke Ukraina, tahun lalu Finlandia dan Swedia mendaftar untuk bergabung dengan NATO. Dalam rencana reformasi militer yang baru, pasukan Rusia di Karelina, sebelah utara Rusia yang berbatasan dengan Finlandia dapat ditambah.

Reformasi itu juga mengusulkan dua distrik militer tambahan yakni di Moskow dan Leningrad yang pernah ada sebelumnya digabungkan pada tahun 2010 untuk menjadi bagian Distrik Militer Barat.

Rusia juga akan menambah tiga divisi senapan bermotor di Ukraina. Unit itu akan digabungkan dengan formasi tempur di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia yang Moskow klaim aneksasi pada September lalu.

“Tujuan utama pekerjaan ini adalah memastikan jaminan perlindungan pada kedaulatan dan integritas wilayah negara kami,” kata Gerasimov yang juga menjabat sebagai kepala staf umum militer Rusia.

Swedia Mengeluh Turki Minta Terlalu Banyak Syarat dalam Pengajuan NATO

Swedia optimis Turki akan menyetujui pengajuan untuk bergabung dengan aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Walau Stockholm menegaskan tidak akan memenuhi seluruh tuntutan yang diajukan oleh Ankara.

“Turki sama-sama menegaskan bahwa kami telah melakukan apa yang kami katakan akan kami lakukan, tetapi mereka juga mengatakan bahwa mereka menginginkan hal-hal yang tidak dapat atau tidak ingin kami berikan kepada mereka,” kata Perdana Menteri Ulf Kristersson dalam konferensi think-tank pertahanan di Swedia pada Ahad (8/1/2023).

Finlandia dan Swedia menandatangani perjanjian tiga arah dengan Turki pada 2022. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengatasi keberatan Ankara atas keanggotaan kedua negara itu di NATO.

Kristersson mengatakan, tuntutan yang tidak dapat atau tidak ingin dipenuhi Swedia berada di luar lingkup memorandum tiga arah. “Dari waktu ke waktu, Turki menyebutkan individu yang ingin mereka lihat diekstradisi dari Swedia. Untuk itu saya telah mengatakan bahwa masalah tersebut ditangani dalam hukum Swedia,” katanya.

Ankara menyatakan kekecewaannya dengan keputusan akhir tahun lalu dari pengadilan tinggi Stockholm untuk menghentikan permintaan mengekstradisi seorang jurnalis yang diduga memiliki hubungan dengan ulama Fetullah Gulen. Gulen telah disalahkan oleh pemerintah Turki sebagai dalang dalam percobaan kudeta.

Kedua negara Nordik ini melamar untuk bergabung dengan organisasi antarpemerintah itu pada Mei tahun lalu. Langkah ini sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina pada Februari. Namun Turki keberatan atas pengajuan tersebut dan menuduh negara-negara itu menyembunyikan anggota milisi, termasuk dari Kurdistan Workers’ Party yang dilarang.

NATO akan Merangsek ke Asia-Pasifik

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan segera memasuki kawasan Asia-Pasifik. Setelah itu, NATO akan mengklaim garis pertahanan blok tersebut di Laut China Selatan yang dipersengketakan.

“Bukan jika, tapi kapan. Dan itu akan terjadi segera, NATO merangsek ke kawasan Asia-Pasifik,” kata Lavrov saat berbicara di forum Primakov Readings, dilaporkan laman kantor berita Rusia, TASS.

Lavrov berpendapat, NATO akan mengklaim sekali lagi bahwa kebijakan pertahanan tetap berlaku. “Dan NATO adalah aliansi pertahanan. Hanya saja garis pertahanan mereka akan terletak di Laut China Selatan,” ucapnya.

Laut China Selatan merupakan wilayah yang dipersengketakan antara China dan beberapa negara Asia Tenggara. Negeri Tirai Bambu mengklaim sebagian besar wilayah perairan strategis tersebut sebagai bagian dari teritorialnya. Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu anggota NATO yang turut vokal menyuarakan penentangan atas klaim Beijing atas wilayah Laut China Selatan.

Bulan lalu, Lavrov sudah sempat menyampaikan pendapatnya tentang keinginan NATO mengambil peran utama di kawasan Asia-Pasifik. Dia mengatakan, NATO sudah tidak menjadi aliansi defensif murni. Mereka menjadi aliansi demikian ketika Uni Soviet dan Pakta Warsawa masih eksis. Menurut Lavrov, karena Uni Soviet dan Pakta Warsawa tak ada lagi, tidak jelas dari siapa NATO mempertahankan atau membela diri mereka.

“Mereka (NATO) telah memindahkan garis pertahanan ini lebih dekat ke perbatasan kami (Rusia) beberapa kali. Sekarang mereka mengumumkan di KTT Madrid musim panas ini bahwa mereka memiliki tanggung jawab global dan bahwa keamanan Euro-Atlantik dan Wilayah Indo-Pasifik tidak dapat dipisahkan,” kata Lavrov kepada awak media setelah berpartisipasi dalam East Asia Summit di Phnom Penh, Kamboja, 13 November lalu.

“Faktanya, mereka sekarang mengklaim bahwa mereka akan memainkan peran utama di sini (kawasan Asia-Pasifik) dan sudah menggeser apa yang disebut garis pertahanan ke Laut China Selatan,” ujar Lavrov menambahkan.

Lavrov khawatir jika NATO “memiliterisasi” kawasan Asia-Pasifik. Moskow, kata Lavrov, secara terus terang menguraikan penilaiannya terkait hal ini dalam East Asia Summit.

“Sayangnya, hal ini tidak akan membuat AS dan sekutunya mempertimbangkan kepentingan sebagian besar negara yang ada di sini. Tapi kami akan terus menyampaikan posisi kami, meskipun tidak ada konsensus di ASEAN tentang bagaimana melanjutkan bidang keamanan di kawasan ini. Jadi jika tujuannya adalah untuk menabur keraguan di ASEAN dan mencoba melemahkan posisi monolitik mereka, maka Amerika telah mencapai tujuan mereka,” ucapnya.

Lavrov mencatat, posisi sebagian besar negara ASEAN fokus membela kepentingannya sendiri dan tidak mensubordinasikan tindakan ASEAN pada pemain ekstra-regional. “Para mitra kami menilai tinggi posisi Rusia, posisi China, yang mendukung pelestarian peran sentral ASEAN,” ujarnya.

NATO Berencana Rapat Darurat Bahas Rudal Rusia Hantam Polandia

Aliansi pertahanan Organisasi Traktat Negara Atlantik Utara (NATO) berencana menggelar rapat darurat soal hantaman rudal Rusia ke salah satu anggotanya, Polandia, pada Selasa (15/11).

Pejabat NATO menuturkan aliansi itu sedang menyelidiki laporan serangan rudal Rusia yang menerjang salah satu desa Polandia di perbatasan dekat Ukraina tersebut. Insiden ini menewaskan setidaknya dua orang.

“Kami sedang menyelidiki berbagai laporan ini dan secara ketat berkoordinasi dengan sekutu kami Polandia,” kata seorang pejabat NATO kepada AFP.

Sementara itu, juru bicara NATO Oana Lungescu mengatakan Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg akan menggelar rapat darurat pada Rabu dengan para duta besar negara anggota untuk aliansi itu di Belgia.

Tak hanya NATO, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menggelar rapat darurat bersama sejumlah pemimpin negara G7 yang turut hadir di Nusa Dua, Bali, di sela-sela gelaran KTT G20.

Gedung Putih menyatakan bahwa “pertemuan darurat” tersebut akan “segera” dimulai pada Rabu (16/11). Menurut Gedung Putih, pertemuan itu akan diikuti seluruh pemimpin G7 yang hadir di KTT G20 dan beberapa perwakilan Uni Eropa.

Mereka adalah para pemimpin negara AS, Jerman, Prancis, Kanada, Italia, Inggris, dan Jepang.

Mereka yang dipastikan bertemu antara lain Biden, PM Inggris Rishi Sunak, Ketua Dewan Eropa Charles Michel, Presiden Komisi Eropa von der Leyen, PM Italia Giorgia Meloni, Kanselir Jerman Olaf Scholz, hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Dikutip Reuters, tak lama setelah serangan rudal terjadi, Polandia langsung mengajukan konsultasi dengan NATO terkait respons selanjutnya. Polandia juga segera menyiagakan militer mereka untuk mengantisipasi ancaman serangan lanjutan.

Semua anggota NATO terikat dengan respons pertahanan bersama yang tertuang dalam Pasal 5 traktat aliansi tersebut. Dengan begitu, insiden ini bisa memperluas konflik antara Rusia dan seluruh negara NATO jika benar terkonfirmasi dilakukan Moskow.