Dekati Rp 1.600 T, Penerimaan Pajak Sudah 106% dari Target

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyampaikan hingga awal Desember atau Selasa (6/12/2022), realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.580 triliun atau telah mencapai 106% dari target yang ditetapkan tahun ini dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp 1.485 triliun.

“Tahun ini sudah hampir Rp 1.600 triliun, yang saya dapat hari ini Rp 1.580 triliun kalau tidak salah,” kata Suryo dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia DJP Tahun 2022 di Jakarta.

Capaian penerimaan pajak yang baik ini didukung kinerja ekonomi, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hingga berkah harga komoditas.

Ia menjelaskan bahwa pengumpulan pajak selama ini telah dilakukan melalui cara-cara elegan dengan para Wajib Pajak (WP). Contohnya jika ada suatu kekurangan di WP, maka DJP tidak secara serta merta membawa surat pemeriksaan, tetapi mencoba menyelesaikan melalui komunikasi yang baik. DJP menempuh komunikasi yang baik terhadap WP, meski DJP memiliki kewenangan menyelidiki hingga menangkap WP yang tidak patuh. “Ada kurang sedikit, kita beri kabar. Ini ada yang kurang tolong diklarifikasi. Tidak ujug-ujug datang bawa surat pemeriksaan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui hingga Oktober 2022, penerimaan pajak mencapai Rp 1.448,17 triliun atau telah mencapai 97,5% dari target di dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp 1.485 triliun.

Realisasi penerimaan pajak pada periode Januari-Oktober 2022 terdiri dari pajak penghasilan (PPh) non-migas yang mencapai Rp 784,4 triliun atau terealisasi 104,7% dari target. Kemudian pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang sudah mencapai Rp 569,7 triliun atau mencapai 89,2% dari target.

Adapun PPh migas sudah terkumpul sebanyak Rp 67,9 triliun atau mencapai 105,1% dari target. Sementara PBB dan pajak lainnya sudah terealisasi Rp 26 triliun atau 80,6% dari target.

Meski demikian pertumbuhan secara bulanan mulai mengalami normalisasi atau melandai. Lantaran pertumbuhan pajak pada Oktober 32,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan September yang mencapai 27,6%.

Namun pertumbuhan pajak pada September dan Oktober tersebut sangat rendah dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan Juni-Agustus yang rata-rata mencapai 54% hingga 58%.

Tingkatkan Penerimaan Pajak 2023, DJP Fokus ke Orang Kaya dan Ekonomi Digital

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui tahun 2023 akan menjadi tahun yang menantang dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Mengingat adanya ancaman resesi ekonomi global pada 2023.

“Di 2023 akan jadi tahun menantang bagi DJP, perlu startegi penerimaan pajak, optimalisasi penerimaan pajak pada 2023,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor di Batam.

Meski dihadapkan berbagai tantangan, DJP telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga penerimaan pajak pada 2023. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak dan penguatan strategi pengawasan serta tetap memberi support pada pertumbuhan investasi dan ekonomi.

Strategi yang pertama, optimalisasi perluasan basis pemajakan dengan melakukan tindak lanjut program pengungkapan sukarela dan implementasi NIK sebagai NPWP.

“Dengan NIK menjadi NPWP akan menambah basis pajak kita dengan pelayanan lebih mudah tidak perlu daftar NPWP kita harapkan bisa menambah wajib pajak,” ucapnya.

Strategi kedua adalah penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan. Dengan melakukan implementasi penyusunan daftar prioritas pengawasan, prioritas pengawasan atas WP high wealth individual berserta WP grup dan ekonomi digital.

Kemudian melakukan percepatan reformasi bidang SDM, organisasi, proses bisnis dan regulasi dengan persiapan implementasi core tax system, perluasan kanal pembayaran pajak, penegakan hukum yang berkeadilan serta pemanfaatan kegiatan digital forensic.

Di sisi lain, DJP juga akan menerapkan strategi insentif fiskal yang terarah dan terukur. Insentif pada 2023 akan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi.

“Insentif ini kita akan lakukan pemberian yang terukur dan terarah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan, kita berikan ke sektor tertentu yang kita rasa perlu diberikan,” ungkapnya.

Sebagaiaman diketahui, target penerimaan perpajakan di 2023 mencapai Rp 2.021,2 triliun merupakan target penerimaan perpajakan tertinggi sepanjang sejarah. Rinciannya Rp 1.718,0 triliun penerimaan pajak serta bea dan cukai Rp 303,2 triliun.